Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri mengkiritisi Sistem Penerimaan Murid Baru tingkat SMA Negeri di Provinsi Lampung.
Hal ini menyusul banyaknya keluhan dari para orang tua siswa yang menganggap sistem seleksi tak hanya membingungkan tapi juga tak adil.
Dalam SPMB 2025 ini, terdapat empat jalur seleksi yang diterapkan: jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orangtua.
Namun pelaksanaan teknis di lapangan dinilai tidak konsisten dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
Salah satu yang paling disorot warga ialah jalur domisili, yang seharusnya memprioritaskan peserta didik dengan jarak rumah terdekat dari sekolah, tapi justru didominasi oleh peserta dengan nilai rapor tinggi.
Beberapa orangtua mengaku anaknya tidak diterima di sekolah yang berjarak sangat dekat dari rumah, hanya karena kalah skor nilai rapor dari peserta lain yang tinggal lebih jauh.
Sistem perangkingan berbasis nilai di jalur domisili memunculkan pertanyaan besar.
Warga menilai aturan telah dicampuradukkan dengan ketentuan di jalur prestasi. Di sisi lain, peserta yang masuk jalur prestasi justru bisa gagal karena kalah skor tes akademik, meski nilai rapor mereka tinggi.
Namun saat berpindah ke jalur domisili, nilai rapor mereka kembali mendongkrak posisi, menyalip peserta yang berdomisili lebih dekat.
Menaggapi hal ini, Fauzi Heri mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk segera mengevaluasi sistem SPMB secara menyeluruh.
Ia menilai sistem yang sekarang telah menyimpang dari aturan teknis yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan.
Menurutnya, jalur domisili tidak seharusnya mempertimbangkan nilai rapor sebagai komponen penilaian utama. Prioritas utama adalah jarak rumah ke sekolah.
Penggunaan nilai rapor pada jalur ini, apalagi dengan bobot yang besar, dianggap telah menyalahi prinsip dasar seleksi jalur domisili.
Fauzi mencontohkan adanya peserta yang rumahnya hanya puluhan meter dari sekolah namun gagal diterima, sementara peserta lain yang tinggal hingga tujuh kilometer justru lolos karena nilai rapornya tinggi.
Ia juga mengungkap laporan dari sejumlah orangtua yang mencurigai adanya permainan nilai rapor di sekolah asal.
Kecurigaan ini muncul karena mendadak muncul lonjakan nilai tinggi di akhir masa pendaftaran, terutama dari peserta yang sebelumnya gagal di jalur prestasi.
Menurut Fauzi, ketidakkonsistenan aturan antara jalur domisili dan prestasi hanya akan memperbesar ketimpangan dan membuka ruang kecurangan.
Ia menilai perlu adanya transparansi dan pengawasan ketat terhadap sistem seleksi.
Bila jalur domisili memang harus murni berdasarkan jarak, maka itu harus dijalankan secara tegas dan tanpa kompromi.
Jika ada kelebihan pendaftar, barulah aspek nilai dapat digunakan sebagai kriteria sekunder sesuai juknis.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, mengakui bahwa pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara nilai rapor dan hasil Tes Kemampuan Akademik dalam seleksi jalur prestasi.
Banyak siswa mencatat nilai rapor 90 hingga 95, namun saat dites hanya mendapat skor 10 hingga 20, bahkan ada yang mendapat nol.
Temuan itu, menurut Thomas, menunjukkan adanya masalah dalam validitas dan integritas penilaian di sekolah asal.
Ia menyebut kondisi ini sebagai alarm keras bagi dunia pendidikan, karena nilai bukan sekadar angka, tetapi cermin dari kualitas dan kejujuran lembaga pendidikan.
Menjelang penutupan pendaftaran pada Kamis, 19 Juni 2025, Fauzi Heri meminta agar sistem segera diperbaiki agar tidak menciptakan polemik yang lebih besar.
“Bila perlu lakukan perpanjangan guna menciptakan keadilan,” tegasnya.
Ia meminta agar Ombudsman dan lembaga pengawas lainnya turun tangan mengawal proses seleksi ini agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa jika Dinas Pendidikan tidak segera mengoreksi kebijakan, maka DPRD akan menggunakan kewenangannya untuk meminta pertanggungjawaban.
